JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengimbau Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti RRI, TVRI, dan LKBN Antara untuk menyampaikan narasi pembangunan yang objektif dan mencerahkan, bukan hanya mengejar viralitas yang dapat memecah belah masyarakat.
Dalam acara Halalbihalal bersama pimpinan LPP dan Komisi VII DPR RI di Gedung RRI, Rabu (16/4/2025), Meutya menyoroti tantangan besar yang dihadapi media konvensional seperti penurunan belanja iklan dan pergeseran perhatian publik ke media sosial.
“Kita butuh media publik yang kuat untuk menyampaikan narasi pembangunan yang objektif dan mencerahkan,” tegas Meutya.
🧩 Media Konvensional Butuh Dukungan Nyata
Meutya menekankan pentingnya langkah afirmatif dari negara, tidak hanya melalui dukungan anggaran, tetapi juga regulasi dan ekosistem media yang sehat, agar LPP tetap relevan, berdaya saing, dan dipercaya masyarakat.
Salah satu strategi yang sempat dibahas adalah wacana integrasi TVRI, RRI, dan Antara dalam satu ekosistem komunikasi publik nasional. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat jangkauan informasi publik.
📵 Regulasi Akses Media Sosial untuk Anak-anak
Menkomdigi juga menyoroti perlunya regulasi tegas terkait usia minimal akses media sosial, guna melindungi anak-anak dari konten negatif di ruang digital. Pemerintah sedang mengkaji batas usia minimal 16–18 tahun untuk akses medsos.
“Kita perlu mengembalikan budaya menonton tayangan berkualitas,” ujar Meutya.
🤝 Apresiasi untuk Peran LPP di Hari Raya dan Solidaritas Lintas Lembaga
Meutya juga mengapresiasi peran aktif LPP dalam komunikasi publik saat Hari Raya Nyepi dan Lebaran 2025, serta mengajak agar solidaritas dan kerja sama antar-LPP terus ditingkatkan demi keberlangsungan media nasional.
Komentar