 |
DHEANMEDIA.COM MATARAM - Selepas memimpin Apel Siaga NTB Bangun Kembali, Presiden Joko Widodo meninjau langsung SMP 6 Mataram, salah satu sekolah yang terdampak gempa, pada Senin, 3 September 2018.
"Ya ini salah satu sekolah, SMP 6, yang ada di Mataram yang juga kita lihat meskipun sudah diaudit oleh PU bisa digunakan, tetapi karena banyak retak-retak, banyak konstruksi yang mengkhawatirkan sehingga anak-anak takut belajar di dalam gedung," kata Presiden kepada jurnalis seusai peninjauan.
Oleh sebab itu, Presiden langsung memerintahkan agar bangunan sekolah tersebut bisa segera diperbaiki. Rencananya, perbaikan tersebut akan dimulai besok oleh PT Wika Gedung.
"Untuk konstruksinya disuntik, bangunannya yang retak diperbaiki, plafonnya yang runtuh diperbaiki. Sementara ya memang belajar (di luar kelas) seperti ini," lanjutnya.
Selain SMP 6 Mataram, Kepala Negara juga mengatakan bahwa sekolah-sekolah lain pun akan segera diperbaiki setelah dicek dan diaudit satu per satu. Adapun beban pembiayaan akan menjadi tanggungan bersama pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sementara terkait nilai anggaran yang dibebankan kepada APBN, Presiden mengatakan masih dalam perhitungan.
"Belum, kita belum menentukan itu karena ngecek dulu, diaudit kerusakannya berat, sedang, atau ringan, semuanya baru dihitung nanti. Tapi yang di sini saya sudah perintahkan untuk dimulai. Ya dari Wika Gedung," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden juga meninjau Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Menurutnya, masyarakat bebas memilih jenis konstruksi yang digunakan untuk membangun rumahnya, asalkan tahan gempa.
"Boleh pakai RISHA yang pakai tembok, bisa juga pakai bambu, bisa juga pakai kayu, bisa juga rumah panggung. Tetapi harus diawasi, didampingi oleh insinyur-insinyur dari Kementerian PU agar rumah itu betul-betul antigempa, baik dari kayu, bambu, batu-bata, masyarakat yang menentukan," tandasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan ini, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Kepala BNPB Willem Rampangilei, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi.
Komentar